Kementerian UMKM dan OJK Bentuk Working Group, Dorong Kredit UMKM Tanpa Agunan Tambahan

Selama bertahun-tahun, akses kredit menjadi tembok tertinggi yang menghalangi jutaan pelaku usaha kecil naik kelas—bukan karena mereka tidak layak dibiayai, melainkan karena sistem penilaian kelayakan yang masih terlalu bergantung pada agunan konvensional. Kini pemerintah dan regulator keuangan mencoba merobohkan tembok itu bersama-sama.

Kementerian UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat akses pembiayaan sekaligus memperkuat ekosistem pasar bagi pelaku UMKM, dalam ajang UMKM Finance Summit 2026 yang digelar Selasa (11/8/2026) di Jakarta. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebut kesepakatan ini sebagai langkah percepatan bersama untuk memberikan akses pembiayaan seoptimal mungkin kepada pelaku UMKM Indonesia.

Rekam Jejak Transaksi Jadi Dasar Penilaian, Bukan Cuma Agunan

Salah satu terobosan utama dari kesepakatan ini adalah implementasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang membuka jalan bagi penyaluran kredit tanpa mensyaratkan agunan tambahan di luar objek yang dibiayai. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan penguatan ekosistem UMKM menjadi salah satu prioritas kebijakan OJK, dengan rekam jejak transaksi dan aktivitas ekonomi UMKM dijadikan dasar penilaian kelayakan pembiayaan—membuka jalan bagi usaha produktif yang selama ini terkendala persyaratan konvensional seperti kepemilikan agunan berupa aset tetap.

Deputi Bidang Pembiayaan OJK, Hanif, menambahkan pendekatan berbasis data transaksi ini menjadi solusi konkret bagi pelaku usaha yang punya arus kas sehat namun tidak memiliki cukup aset untuk dijadikan jaminan bank—kondisi yang selama ini banyak dialami pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, hingga pengusaha pemula.

Pembiayaan UMKM Sudah Tembus Rp1.948,72 Triliun

OJK mencatat total pembiayaan yang telah disalurkan ke sektor UMKM mencapai Rp1.948,72 triliun per Juni 2026—angka yang menggambarkan skala besar peran sektor keuangan dalam menopang ekonomi usaha kecil di Indonesia. Untuk mempercepat penyerapan kredit lebih lanjut, OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian UMKM, dan sejumlah kementerian/lembaga terkait membentuk Working Group khusus yang berfokus pada penguatan pendanaan, peningkatan kelas usaha, sekaligus menjadikan UMKM sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, turut hadir dalam acara tersebut dan mengapresiasi keberpihakan kebijakan OJK dalam mendorong UMKM naik kelas guna menjaga resiliensi ketahanan ekonomi nasional.

Pembiayaan Saja Tidak Cukup, Akses Pasar Jadi Kunci Berikutnya

Menteri Maman menegaskan perluasan pembiayaan harus diikuti penguatan ekosistem usaha, terutama lewat kepastian dan perluasan akses pasar. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara suplai modal dan permintaan pasar—jangan sampai UMKM sudah dibantu modal dan mampu memproduksi barang dengan baik, namun produk tersebut kesulitan terserap pasar. "Jangan sampai pembiayaan sudah kita berikan, UMKM bisa memproduksi barang dengan baik, tapi ketika barang akan [dijual, tidak ada pasarnya]," kata Maman, menekankan bahwa pertumbuhan usaha hanya bisa terjaga jika kedua sisi—produksi dan penyerapan pasar—berjalan seimbang.

Ke depan, Kementerian UMKM akan terus menyusun kebijakan pendukung akses pasar sembari berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DPR RI untuk memastikan integrasi kebijakan yang holistik antara sisi pembiayaan dan sisi pasar.

Bagian dari Rangkaian Kebijakan yang Saling Mengunci

Kesepakatan ini menyusul serangkaian kebijakan lain yang diluncurkan pemerintah sepanjang semester pertama 2026 untuk menata ekosistem UMKM secara menyeluruh—termasuk Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur transparansi biaya kemitraan platform digital, serta kebijakan pemotongan biaya layanan marketplace bagi UMK yang baru resmi berlaku 1 Agustus lalu. Data Online Single Submission (OSS) per akhir Februari 2026 mencatat dari 15,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan, lebih dari 96 persen dimiliki usaha mikro—menegaskan skala besar populasi yang akan terdampak langsung dari setiap kebijakan yang menyasar sektor ini.

Dengan kombinasi kemudahan akses pembiayaan, penguatan akses pasar, dan penataan regulasi kemitraan digital yang terus berjalan paralel, pemerintah tampak berupaya membangun fondasi yang lebih menyeluruh bagi jutaan pelaku UMKM Indonesia—bukan sekadar menyuntikkan modal, melainkan memastikan seluruh rantai pertumbuhan usaha, dari produksi hingga penjualan, bisa berjalan lebih lancar.