Kemenkes Targetkan Stunting Turun ke 17,5% di 2026, Fokus pada Fase MPASI yang Jadi Titik Rawan

Meski pemberian ASI eksklusif berhasil menekan angka stunting hingga usia 12 bulan, Kementerian Kesehatan mengungkap risiko justru melonjak begitu anak memasuki fase makanan pendamping — periode yang kerap kekurangan asupan protein hewani.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperkuat komitmennya untuk menurunkan prevalensi stunting nasional menjadi 17,5 persen pada 2026, melalui strategi intervensi yang difokuskan pada masa-masa krusial pertumbuhan anak. Pendekatan ini menekankan prinsip "no new stunting" — upaya mencegah munculnya kasus-kasus baru, alih-alih hanya menangani kasus yang sudah terjadi.

ASI Eksklusif Efektif, tapi Risiko Melonjak Saat Masuk Fase MPASI

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa kondisi stunting relatif terkendali hingga anak berusia 12 bulan berkat pemberian ASI eksklusif. Namun, risiko meningkat signifikan begitu anak mulai memasuki fase makanan pendamping ASI (MPASI) — periode transisi yang kerap dipengaruhi kurangnya asupan protein hewani dan pola makan bergizi seimbang.

Temuan ini menunjukkan bahwa titik kritis pencegahan stunting bukan hanya terletak pada periode menyusui, melainkan justru pada masa transisi setelahnya — saat anak mulai bergantung pada makanan padat yang kualitas dan kandungan gizinya sangat bervariasi antar keluarga.

Integrasi Program Makan Bergizi Gratis dengan Edukasi Keluarga

Untuk mengatasi titik rawan ini, Kemenkes mendorong integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan edukasi keluarga. Kementerian menegaskan bahwa kebutuhan gizi anak tidak bisa hanya bergantung pada satu kali makan dari program tersebut, melainkan harus dipenuhi secara menyeluruh di rumah — menandakan bahwa program bantuan pangan pemerintah dirancang sebagai pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab pemenuhan gizi harian di tingkat keluarga.

Pencegahan Dimulai Sejak Remaja Putri dan Masa Kehamilan

Selain fokus pada balita, Kemenkes turut memperkuat pencegahan sejak fase remaja putri dan masa kehamilan guna memutus rantai stunting antargenerasi. Data terkini menunjukkan prevalensi anemia pada remaja putri masih berada di kisaran 27 persen — angka yang cukup mengkhawatirkan mengingat ibu yang mengalami anemia berisiko lebih besar melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), kondisi yang pada gilirannya meningkatkan risiko stunting pada anak.

Sebagai langkah intervensi konkret, pemerintah memberikan suplemen Multi Micronutrient Supplement (MMS) bagi ibu hamil untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat sejak dalam kandungan.

Enam Provinsi Jadi Fokus Utama Intervensi

Berdasarkan evaluasi Kemenkes, enam provinsi menjadi fokus utama intervensi spesifik karena menyumbang prevalensi stunting terbesar secara nasional: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Maria Endang Sumiwi menegaskan bahwa keberhasilan intervensi spesifik di keenam provinsi ini akan sangat menentukan arah penurunan angka stunting secara nasional secara keseluruhan.

Kesenjangan wilayah dalam masalah gizi ini juga tercermin dalam data yang lebih luas — sementara Bali mencatat angka stunting satu digit yang cukup impresif, Nusa Tenggara Timur dan sejumlah wilayah di Papua masih berjuang dengan angka prevalensi di atas 30 persen. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, ketimpangan akses pangan bergizi, serta minimnya layanan kesehatan dasar menjadi beberapa faktor utama yang terus mempersulit upaya penurunan stunting di wilayah-wilayah tersebut.

Dua Kategori Intervensi: Pencegahan dan "Pagar Terakhir"

Kemenkes membagi strategi intervensi menjadi dua kategori besar. Pertama, Pencegahan Masalah Gizi — dilakukan sejak fase remaja putri hingga ibu hamil dan balita, termasuk pencegahan anemia serta suplementasi tablet tambah darah. Kedua, Perbaikan Masalah Gizi, yang berfungsi sebagai "pagar terakhir" untuk memastikan balita yang sudah teridentifikasi berisiko gizi tidak sampai jatuh ke kondisi stunting.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa intervensi pada kategori "pagar terakhir" ini masih tergolong lemah dan memerlukan penguatan lebih lanjut — sinyal bahwa upaya deteksi dini dan penanganan cepat terhadap balita berisiko masih menjadi salah satu titik lemah dalam rantai intervensi gizi nasional saat ini.

Underweight Muncul sebagai Tantangan Baru

Di luar stunting, Kemenkes turut mengidentifikasi masalah underweight (berat badan kurang) sebagai tantangan baru yang perlu mendapat perhatian setara. Kondisi ini menambah kompleksitas masalah gizi anak Indonesia, yang kini tidak hanya berhadapan dengan ancaman stunting akibat kekurangan gizi kronis, tetapi juga masalah gizi lain yang berkembang seiring perubahan pola konsumsi masyarakat.

Dengan target 17,5 persen pada 2026 dan target jangka panjang 14,2 persen pada 2029, keberhasilan pemerintah dalam memperkuat intervensi di fase MPASI dan enam provinsi prioritas akan menjadi penentu utama apakah Indonesia mampu mempercepat penurunan stunting sesuai target yang telah ditetapkan, atau justru tertahan oleh kesenjangan wilayah dan kelemahan sistem deteksi dini yang masih perlu terus diperbaiki.