Bea Cukai AS Perluas Penggunaan AI untuk Berantas Penghindaran Tarif Dagang Trump

Sebelum satu kontainer pun menyentuh pelabuhan Amerika Serikat, sistem kecerdasan buatan sudah lebih dulu menyisir data pengiriman tersebut—mencari pola yang menandakan importir tengah mencoba mengelabui tarif yang harus mereka bayar.

Otoritas bea cukai Amerika Serikat semakin gencar memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menangkap pelaku penghindaran tarif dan mengidentifikasi barang ilegal sebelum kargo bahkan tiba di negara tersebut, di tengah tekanan memperketat penegakan kebijakan perang dagang Presiden Donald Trump. Menurut laporan Bloomberg, US Customs and Border Protection (CBP) kini bermitra dengan sejumlah platform teknologi untuk mempertajam kemampuan deteksi mereka terhadap pola ketidakpatuhan di rantai pasok global yang tengah mengalami pergeseran besar-besaran.

Kemitraan dengan Tru Identity dan Perluasan dari Kerja Sama Sebelumnya

Salah satu kemitraan terbaru melibatkan Tru Identity, platform otomasi kepatuhan perdagangan berbasis New York, yang bekerja sama dengan CBP mengembangkan cara mempercepat proses masuk barang sekaligus memperkuat keamanan nasional. Kemitraan ini melanjutkan kerja sama yang sudah berjalan sejak 2023 antara CBP dengan platform rantai pasok berbasis AI, Altana, yang sejak awal difokuskan mengidentifikasi barang-barang dengan risiko keterlibatan kerja paksa (forced labor) dalam rantai produksinya.

Perusahaan sebenarnya sudah lama memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi risiko dan inefisiensi rantai pasok mereka sendiri. Namun kepatuhan dan urusan administratif baru menjadi prioritas utama sebagian besar importir belakangan ini, seiring tarif dan denda yang lebih tinggi—ditambah teknologi yang semakin canggih—membuat taruhannya jauh lebih besar dari sebelumnya.

Perintah Eksekutif Trump Jadi Dasar Percepatan Penegakan

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada awal Juni lalu, yang secara spesifik mengarahkan petugas Customs and Border Protection memanfaatkan teknologi baru guna memastikan barang selundupan dan ilegal terdeteksi serta diblokir masuk ke Amerika Serikat, sekaligus memastikan produk yang masuk tercatat secara akurat. Kepala Staf CBP, James Kernochan, menjelaskan kebijakan ini merupakan hasil dari bertahun-tahun pengamatan petugas garis depan dan profesional perdagangan terhadap berbagai trik dan penyalahgunaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang berupaya mengelabui sistem.

Perintah eksekutif tersebut menyasar sejumlah celah yang selama ini membebani kemampuan penegakan kebijakan dagang CBP—termasuk penggunaan perusahaan cangkang (shell companies) oleh importir, persyaratan jaminan bea cukai (customs bond) yang tidak memadai, hingga berbagai skema yang mengalihkan rute pengiriman barang untuk menghindari pemeriksaan ketat.

Anggota Kongres Mendesak Penegakan Lebih Ketat

Tekanan politik untuk memperketat penegakan ini datang dari berbagai penjuru. Senator Republik Bernie Moreno, salah satu sekutu dekat Trump di Kongres, secara terbuka menyerukan agar Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security) berbuat lebih banyak untuk menegakkan hukum perdagangan dan menghukum praktik penghindaran tarif. Pendekatan Trump yang bergerak cepat dalam kebijakan dagang turut menguji sejauh mana kemampuan pemerintah memastikan kepatuhan terhadap tarif yang mereka terapkan sendiri.

Di sisi penegakan hukum, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) turut memperluas upaya mereka lewat pembentukan Cross-Agency Trade Fraud Task Force bersama Departemen Keamanan Dalam Negeri sejak akhir Agustus tahun lalu—satuan tugas lintas lembaga dengan kewenangan sipil dan pidana yang luas untuk menegakkan tarif dan regulasi bea cukai. DOJ turut mengerahkan unit kriminal khusus, Market Integrity and Major Frauds Unit, untuk menyasar pelaku penghindaran tarif secara lebih agresif.

Konteks Lebih Luas: Tarif yang Terus Bergejolak

Upaya penegakan berbasis AI ini berjalan di tengah lanskap kebijakan tarif Trump yang terus bergejolak sepanjang 2026. Setelah Mahkamah Agung sempat membatalkan kebijakan tarif global "Liberation Day" miliknya, memaksa pengembalian lebih dari 160 miliar dolar AS kepada importir yang telanjur membayar, Trump kembali membangun ulang skema tarif mereka lewat kebijakan baru yang mengenakan bea 10-12,5 persen terhadap sebagian besar mitra dagang utama, berdasarkan investigasi yang menemukan sekitar 60 negara gagal mencegah praktik kerja paksa di rantai pasok mereka.

Kondisi tarif yang terus berubah-ubah ini menciptakan beban administratif dan biaya tambahan signifikan bagi perusahaan yang berusaha mematuhi aturan—sekaligus membuka celah yang lebih besar bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kompleksitas sistem untuk menghindari kewajiban tarif mereka. Bagi CBP, memanfaatkan AI menjadi salah satu cara realistis mengimbangi skala masalah yang terus membesar ini, di tengah volume perdagangan global yang sangat besar dan terus berubah cepat mengikuti dinamika kebijakan dagang yang tidak selalu bisa diprediksi.