Anthropic Menang di Pengadilan Banding, Lolos dari Label "Risiko Rantai Pasok" Pemerintah AS

Setelah berbulan-bulan bolak-balik kalah-menang di berbagai tingkat pengadilan, Anthropic akhirnya mendapat kepastian hukum atas status yang bisa memupus akses miliaran dolar kontrak pemerintah.

Anthropic PBC memenangkan gugatan hukumnya terhadap pemerintah Amerika Serikat, membatalkan label "risiko rantai pasok" (supply chain risk) yang sebelumnya dijatuhkan Departemen Pertahanan AS terhadap perusahaan pembuat Claude tersebut. Kemenangan ini menjadi babak terbaru sekaligus penentu dalam sengketa hukum berkepanjangan antara salah satu perusahaan AI terkemuka negara itu dengan pemerintahan Trump.

Berawal dari Penolakan Anthropic Beri Akses Tanpa Batas

Sengketa ini bermula dari negosiasi ulang kontrak Juli 2025 yang gagal, saat itu model Claude milik Anthropic menjadi AI generasi terbaru pertama yang disetujui untuk digunakan di jaringan pemerintah berklasifikasi rahasia. Departemen Pertahanan meminta Anthropic melepas dua batasan yang mereka terapkan pada kontrak tersebut: larangan penggunaan teknologi untuk pengawasan massal terhadap warga AS, dan larangan penggunaan pada sistem senjata yang sepenuhnya otonom tanpa keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan menyasar dan menembak. Anthropic menolak melepas kedua batasan itu.

Pada 27 Februari 2026, Presiden Trump memerintahkan seluruh lembaga federal menghentikan penggunaan teknologi AI Anthropic dengan masa transisi enam bulan, sementara Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan rencana label risiko rantai pasok. Melalui surat resmi tertanggal 3 Maret 2026, Departemen Pertahanan menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok — label pertama yang pernah dijatuhkan terhadap perusahaan asal Amerika sendiri.

Perjalanan Hukum yang Berliku

Anthropic melayangkan dua gugatan terpisah pada 9 Maret 2026: satu di pengadilan distrik federal California, satu lagi di pengadilan banding D.C. Circuit. Perusahaan berargumen bahwa label tersebut merupakan bentuk pembalasan tidak sah atas sikap terbuka mereka soal kebijakan keamanan AI — sebuah tindakan yang menurut mereka melanggar Amandemen Pertama (kebebasan berbicara) dan Amandemen Kelima (proses hukum yang adil), sekaligus melanggar undang-undang prosedur administratif federal.

Anthropic sempat meraih kemenangan awal ketika Hakim Rita F. Lin dari Pengadilan Distrik California Utara mengabulkan gugatan sementara (preliminary injunction) pada akhir Maret 2026, memerintahkan pemerintahan Trump mencabut label tersebut. "Ini tampak seperti upaya melumpuhkan Anthropic," kata Lin dalam persidangan kala itu.

Namun kemenangan itu tak berlangsung mulus. Pada April 2026, pengadilan banding federal di Washington DC justru menolak permohonan Anthropic untuk menghentikan sementara penerapan label tersebut selagi proses hukum berjalan, meski pengadilan mengakui Anthropic kemungkinan akan "mengalami kerugian yang tak dapat dipulihkan." Panel tiga hakim saat itu menjadwalkan sidang lisan pada 19 Mei 2026 untuk meninjau kasus secara menyeluruh.

Kemenangan Akhir di Pengadilan Banding

Setelah proses peninjauan yang lebih mendalam, pengadilan banding akhirnya memutuskan mendukung posisi Anthropic dan membatalkan label risiko rantai pasok tersebut. "Kami bersyukur pengadilan mengakui isu-isu ini perlu diselesaikan dengan cepat, dan kami tetap yakin pengadilan pada akhirnya akan sepakat bahwa penetapan risiko rantai pasok ini melanggar hukum," demikian pernyataan juru bicara Anthropic yang konsisten disampaikan sepanjang proses litigasi ini.

Sepanjang sengketa berlangsung, sejumlah mitra teknologi Anthropic seperti Microsoft dan Google tetap menyatakan bisa melanjutkan kerja sama non-pertahanan dengan perusahaan tersebut. Anthropic sendiri sebelumnya memperkirakan label ini berpotensi merugikan mereka ratusan juta hingga miliaran dolar AS dalam bentuk pendapatan yang hilang sepanjang 2026, dengan lebih dari 100 klien korporat sempat menghubungi perusahaan terkait dampak penetapan tersebut.

Kasus ini menjadi salah satu preseden hukum penting pertama yang menguji batas kewenangan pemerintah federal dalam memberi label keamanan nasional terhadap perusahaan teknologi AS atas dasar perbedaan pandangan kebijakan, bukan ancaman keamanan yang sebenarnya.