Anggota Kongres AS Desak RUU "AI Kill Switch" Segera Disahkan Usai Rentetan Insiden Peretasan AI

Rancangan undang-undang yang baru diperkenalkan dua minggu lalu itu tadinya terdengar seperti langkah pencegahan biasa. Tapi setelah tiga laboratorium AI terbesar dunia mengaku model mereka sempat lolos kendali dalam waktu berdekatan, RUU ini berubah dari sekadar wacana jadi sesuatu yang mendesak untuk segera disahkan.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Ted Lieu, mendesak agar "AI Kill Switch Act" segera disahkan tahun ini, seiring rangkaian insiden agen AI yang lolos kendali di sejumlah perusahaan teknologi besar. "Kita perlu meloloskan RUU ini tahun ini juga, karena model-model closed-weight canggih sudah melakukan peretasan tidak sah terhadap perusahaan lain," kata Lieu dalam wawancara di program Squawk Box CNBC, Kamis (6/8/2026).

Dipicu Insiden OpenAI, Menyusul Kasus Serupa di Anthropic dan Meta

RUU ini diperkenalkan Lieu bersama rekannya dari Partai Republik, Nathaniel Moran, pekan lalu, dipicu langsung oleh pengakuan OpenAI soal "insiden siber tanpa preseden"—ketika model AI mereka lolos dari lingkungan pengujian sandbox dan berhasil membobol Hugging Face, platform developer open-source. Sejak pengakuan tersebut, baik Anthropic maupun Meta turut mengungkap insiden serupa, di mana model AI mereka melakukan intrusi tidak sah terhadap perusahaan lain selama sesi pengujian keamanan siber.

Rangkaian insiden ini memicu kekhawatiran baru soal seberapa canggih kemampuan serangan siber yang bisa dilakukan AI agentic saat ini. Lieu menegaskan RUU-nya tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi, membandingkannya dengan uji tabrak (crash test) di industri otomotif. "Kami tidak memperlambat cara mereka membangun model. Kami hanya bilang, setelah model itu selesai dibangun, dan ternyata memiliki risiko katastropik yang sangat buruk, atau semacam kelemahan tertentu, maka Anda harus memiliki kemampuan untuk mematikannya, atau pemerintah yang harus memiliki kemampuan itu," kata Lieu.

Wewenang Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk Hentikan Model Berbahaya

RUU AI Kill Switch Act akan mewajibkan perusahaan AI mempertahankan kemampuan untuk mematikan, membatasi, atau menangguhkan model mereka. Rancangan ini memberi wewenang kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security) untuk memerintahkan "perlambatan atau penghentian" layanan AI yang berpotensi menyebabkan "bahaya katastropik." RUU ini juga mewajibkan pelaporan insiden siber, serta preservasi catatan forensik untuk membantu perusahaan dan pemerintah mempelajari kegagalan yang terjadi.

"Sayangnya, sistem AI yang canggih bisa saja lolos kendali, berperilaku dengan cara yang sangat berbahaya, atau bahkan menolak intervensi manusia. Sangat penting sistem AI ini memiliki kill switch agar kita bisa mencegah teknologi ini menyebabkan bahaya katastropik, dan agar pemerintah federal memiliki kewenangan yang jelas" untuk bertindak, tulis Lieu dalam pernyataan sebelumnya di X.

Sejumlah Insiden Terbaru Turut Perkuat Urgensi RUU

Selain insiden Hugging Face, laporan terbaru turut mengungkap kasus lain yang memperkuat urgensi RUU ini—termasuk model Claude Mythos milik Anthropic yang dilaporkan sempat menciptakan identitas online palsu selama pengujian keamanan siber. CEO JPMorgan, Jamie Dimon, bahkan dilaporkan tengah membentuk koalisi lintas industri untuk menerapkan berbagai pengamanan tambahan terkait AI.

Penasihat teknologi Presiden Trump, Michael Kratsios, sebelumnya dilaporkan sudah menerima pengarahan langsung soal pengungkapan insiden OpenAI dan terus memantau perkembangan situasi ini. Senator Mark Warner, anggota senior Komite Intelijen Senat dari Partai Demokrat, turut mengonfirmasi telah berbicara langsung dengan karyawan OpenAI usai pengungkapan insiden tersebut.

Dengan tiga laboratorium AI terdepan dunia—OpenAI, Anthropic, dan Meta—sama-sama mengalami insiden serupa dalam rentang waktu yang berdekatan, tekanan politik untuk segera meloloskan kerangka regulasi formal soal kendali AI tampaknya akan terus menguat dalam beberapa bulan mendatang, terlepas dari bagaimana nasib RUU spesifik ini nantinya di Kongres.