Menkes: 7 Juta dari 70 Juta Warga yang Diskrining Terindikasi Gangguan Mental, Tenaga Belum Siap

Di atas kertas, 7 juta terdengar seperti diagnosis massal. Menkes sendiri menyebutnya indikasi dari kuesioner, dan justru sisi layanan yang ia akui belum siap.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan sekitar 7 juta warga terindikasi mengalami gangguan mental dari skrining yang telah menjangkau sekitar 70 juta penduduk. Pernyataan itu disampaikan di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026), seperti dilaporkan Okezone. Jika dihitung langsung, 7 juta dari 70 juta setara 10 persen.

Angka 10 Persen dari Skrining Berbasis Kuesioner

Skrining dilakukan lewat kuesioner dan, menurut Menkes, menghasilkan angka di atas 8 persen. Ia membandingkannya dengan angka dunia yang ia sebut "8 persenan", tanpa merinci sumber rujukan tersebut dalam pemberitaan. Menkes mengatakan pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. "Dunia tuh 8 persenan. Nah, Pak Prabowo minta itu dicek tuh," ujarnya.

Skrining kesehatan jiwa tersebut dijalankan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang menurut Beranda Indonesia menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun sebelumnya. Kata "terindikasi" penting: hasil kuesioner menandai orang yang perlu diperiksa lebih lanjut, bukan memastikan diagnosis. Rincian metodologi dan laporan resmi hasil skrining belum tercantum dalam pemberitaan kedua media.

Dari Kecemasan hingga Skizofrenia

Menurut Okezone, cakupan gangguan yang terdeteksi luas, mulai dari gangguan kecemasan dan depresi hingga skizofrenia. Skrining juga menangkap gangguan perkembangan saraf dan gangguan perilaku makan. Menkes menyebut data yang terkumpul turut mencatat kasus dengan potensi bunuh diri, yang membuat tindak lanjut perorangan menjadi persoalan tersendiri.

Sebelumnya, CompileDaily melaporkan bahwa 64 persen Puskesmas kini melayani kesehatan jiwa, dengan gejala depresi tertinggi pada ibu hamil. Dari program CKG yang sama, laporan lain mencatat 7,13 juta kasus hipertensi, dan hanya 11 persen di antaranya yang sudah berobat.

Menkes Akui Layanan dan Tenaga Belum Memadai

Setelah angka, soal siapa yang akan menangani. "Kita harus mempersiapkan infrastrukturnya karena perawatannya beda kan," ujar Menkes, merujuk pada kebutuhan layanan yang berbeda untuk tiap jenis gangguan.

Menurut Beranda Indonesia, Menkes juga mengakui tenaga kesehatan untuk menangani kesehatan mental belum dipersiapkan secara memadai. Kemenkes disebut menyiapkan layanan kesehatan mental berjenjang, dari Puskesmas hingga rumah sakit umum, sehingga penanganan tidak bertumpu pada rumah sakit jiwa khusus.

Wartawan Disebut Rentan, Perusahaan Media Diminta Beri Waktu Pulih

Pernyataan Menkes itu bersamaan dengan acara Cek Kesehatan Gratis bagi ratusan anggota Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026), menurut Beranda Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hadir dan mengatakan, "Wartawan itu memang berpotensi rentan terhadap gangguan kesehatan mental."

Meutya meminta perusahaan media menyediakan waktu pemulihan bagi jurnalis, terutama setelah penugasan berisiko tinggi atau peliputan di daerah konflik, serta membangun pendampingan psikologis dan evaluasi pascapenugasan. Jurnalis sendiri diimbau berani menyatakan bila kewalahan dan butuh jeda. Perusahaan media juga diminta mengingatkan wartawannya agar tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik di tengah tekanan kerja.

Pertanyaan yang tersisa ada pada tindak lanjut: kapan hasil skrining 70 juta orang itu dirilis lengkap dengan metodologinya, dan berapa dari 7 juta orang terindikasi yang benar-benar sampai ke layanan yang siap menanganinya.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti diagnosis atau nasihat medis. Jika Anda atau orang terdekat mengalami keluhan kesehatan mental, konsultasikan dengan psikolog, psikiater, dokter, atau Puskesmas terdekat.