Kemenkes Soroti Hoaks Imunisasi, Cakupan HPV 89,7% Tipis di Bawah Standar WHO 90%

Angka 89,7 persen terdengar hampir sempurna, sampai ia diletakkan di samping satu garis: 90 persen, batas yang menurut Kemenkes harus dilampaui agar kekebalan komunitas terbentuk.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman, menyebut imunisasi sebagai salah satu topik hoaks yang paling sering beredar. Pernyataan itu disampaikan dalam media briefing bersama RCCE+ Indonesia, Kamis (29/10/2026), seperti dilaporkan Suara.com. Pada hari yang sama, Aji juga menyebut cakupan imunisasi HPV nasional untuk anak perempuan kelas 5 dan 6 SD sebesar 89,7 persen pada 2024, tipis di bawah standar minimal WHO.

Misinformasi di Peringkat Kedua Risiko Global

Aji mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum (WEF), yang menurut dia menempatkan misinformasi dan disinformasi di peringkat kedua risiko global. Ia menyebut keduanya "ancaman serius untuk pengetahuan dan juga kebijakan kesehatan".

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sekitar 2.600 hoaks dalam beberapa tahun terakhir, dengan imunisasi sebagai salah satu topik terbanyak. Angka yang lebih rinci muncul pada September: ANTARA melaporkan 2.622 hoaks kesehatan terdeteksi Komdigi dari Agustus 2018 sampai September 2026, dengan imunisasi sebagai topik teratas. Hoaks tuberkulosis (TBC), ASI, dan program vitamin serta suplemen juga beredar.

Pendekatan: Tidak Menghakimi, Mendengarkan, Memahami

Aji menilai mengimbau orang tua agar mengimunisasi anak saja tidak cukup. Petugas perlu lebih dulu memahami alasan orang menolak atau cemas. "Keraguan pada warga masyarakat itu memang nyata," katanya, sehingga dibutuhkan informasi kredibel berbasis bukti. Pendekatan yang ia sebut: tidak menghakimi, mendengarkan, memahami, baru kemudian menjelaskan.

HPV: 89,7 Persen Versus Batas 90 Persen

Menurut penjelasan Kemenkes yang dimuat Suara.com, cakupan imunisasi HPV pada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD mencapai 89,7 persen pada 2024. Selisihnya dengan standar minimal WHO sebesar 90 persen adalah 0,3 poin persentase. Kemenkes juga mulai menyediakan imunisasi HPV gratis untuk anak laki-laki pada 2026.

Hambatan yang disebut meliputi keraguan soal kehalalan vaksin, kekhawatiran efek samping, maraknya hoaks, serta persoalan akses, layanan, dan kondisi geografis. "Prinsip imunisasi adalah mencegah, bukan menunggu seseorang sakit," ujar Aji. Soal kekebalan komunitas, ia menyatakan, "cakupan imunisasi harus di atas 90 persen".

Cakupan Nasional Disebut Turun ke 80 Persen

Laporan ANTARA pada 18 September mengutip direktorat imunisasi Kemenkes bahwa cakupan imunisasi nasional turun dari 95 persen pada 2023 menjadi 87 persen pada 2024 dan 80 persen pada 2025. Laporan itu tidak merinci jenis imunisasinya, sehingga angka tersebut tidak bisa dibandingkan langsung dengan 89,7 persen untuk HPV. Menurut ANTARA, kebutuhan perlindungan berada di kisaran 90-95 persen.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengaitkan penurunan itu dengan hoaks. Hubungan sebab-akibat tersebut adalah pernyataan pejabat, bukan temuan yang dibuktikan dalam laporan.

Playbook Respons Cepat dan Hoaks TBC

Kemenkes dan Komdigi telah meluncurkan playbook respons cepat penanganan hoaks kesehatan, yang berisi pemetaan peran lintas kementerian, prosedur operasi standar, dan rencana situs khusus pelaporan publik. TBC termasuk topik yang disebut dalam hoaks tersebut. Di lapangan, penemuan kasus TBC di ibu kota sedang didorong, seperti dalam laporan CompileDaily tentang 44.636 kasus TBC di Jakarta.

Pertanyaan yang belum terjawab ada pada data: laporan yang tersedia tidak memuat cakupan HPV 2025, sehingga belum jelas apakah angka 89,7 persen sudah melewati ambang 90 persen sejak itu.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti diagnosis atau saran medis. Untuk keputusan imunisasi anak, konsultasikan dengan dokter, bidan, atau tenaga kesehatan di puskesmas terdekat.