Kredit Program Pemerintah Tembus Rp258,75 Triliun, KUR Terserap 80,08% hingga September

Ratusan triliun rupiah sudah mengalir lewat kredit program tahun ini. Masalahnya, celah pembiayaan UMKM yang harus ditutup jumlahnya hampir sepuluh kali lipat dari itu.

Penyaluran kredit program pemerintah mencapai Rp258,75 triliun hingga 23 September 2026, atau 78,47 persen dari plafon tahun ini. Data itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Ferry Irawan, dalam keterangan tertulis yang dilaporkan ANTARA pada Senin (12/10/2026). Sebanyak 67,84 persen dari total penyaluran mengalir ke sektor produktif.

KUR Masih Jadi Penyumbang Terbesar

Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendominasi dengan realisasi Rp232,66 triliun, setara 80,08 persen dari target Rp290,52 triliun. Dengan begitu, sisa kuota KUR tahun ini sekitar Rp57,86 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 3,61 juta debitur dan diklaim menopang 10,83 juta tenaga kerja.

Kredit Program Perumahan (KPP) berada di urutan kedua dengan Rp25,78 triliun untuk 110.286 debitur, yang disebut menyerap 337.457 tenaga kerja. Kredit alat dan mesin pertanian (Alsintan) baru tersalur Rp169,76 miliar, sedangkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp137,92 miliar.

Celah Pembiayaan Rp2.400 Triliun

Ferry, yang juga menjabat Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, mengakui kebutuhan modal pelaku usaha jauh melampaui penyaluran. Kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2 persen per tahun, dan kesenjangan pembiayaan pada 2026 diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun.

"Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat," ujar Ferry. Menurutnya, keberhasilan program diukur dari berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang naik kelas, bukan semata nilai kredit yang dikucurkan.

Pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Perempuan Prasejahtera dengan plafon hingga Rp15 juta yang disertai pendampingan usaha bagi perempuan berpenghasilan rendah.

Realisasi KUR Sudah Bergerak ke Rp243,3 Triliun

Data 23 September itu sudah tertinggal beberapa pekan. Dalam acara Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Semarang, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyebut realisasi KUR hingga 6 Oktober 2026 telah mencapai Rp243,3 triliun untuk 3,77 juta pelaku UMKM.

Jumlah debitur baru tercatat 1.606.995, melampaui target nasional 1.372.311. Debitur graduasi, yakni yang dinilai naik kelas, baru 702.785 dari target 1.105.793, atau 63,6 persen.

Fintech Lending Tercatat Konsumtif meski Dipakai Usaha

Di luar kredit program, pembiayaan UMKM lewat pinjaman daring juga belum tercatat rapi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut banyak pinjaman tunai bernilai kecil sebenarnya dipakai penjahit, pembuat kue, dan pengusaha makanan rumahan untuk usaha, tetapi tetap masuk kategori konsumtif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, meminta penyelenggara memperkuat pencatatan dan analisis penggunaan dana. "Hal itu dilakukan agar pemetaan pendanaan produktif dan konsumtif lebih optimal," kata Agusman, seperti dikutip Kontan.

Per Juli 2026, pembiayaan fintech lending ke sektor produktif mencapai Rp35,25 triliun, tumbuh 28,88 persen secara tahunan. Porsinya baru 33,38 persen dari total outstanding, masih di bawah target OJK sebesar 40–50 persen. Persoalan akses kredit UMKM ini juga sempat mendorong Kementerian UMKM dan OJK membentuk kelompok kerja pada Agustus lalu.

Kurang dari Tiga Bulan untuk Menghabiskan Sisa Kuota

Dengan kuartal IV yang sudah berjalan, perhatian kini tertuju pada apakah sisa kuota KUR bisa terserap penuh sebelum tutup tahun, dan berapa banyak debitur yang benar-benar naik kelas, bukan sekadar bertambah jumlahnya.