Kemenkes Patok Biaya Cek Kesehatan Haji Maksimal Rp1,3 Juta, Tes Tambahan Dihitung Terpisah

Pemeriksaan kesehatan adalah gerbang pertama yang harus dilewati calon jemaah haji, tetapi ongkosnya selama ini bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Pemerintah kini memasang batas atas, sambil menyisakan satu celah: tes tambahan tetap dihitung di luar paket.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan rentang biaya pemeriksaan kesehatan dasar calon jemaah haji antara Rp800.000 dan Rp1,3 juta. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan hal itu usai penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pelayanan haji dan umrah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (9/10/2026), seperti dilaporkan Liputan6.

Dua Opsi Tarif dari Kajian Pembiayaan

Rentang itu terbagi menjadi dua opsi yang disusun berdasarkan kajian pembiayaan kesehatan. Opsi rendah berada di kisaran Rp800.000–Rp900.000, sedangkan opsi tinggi Rp1,2 juta–Rp1,3 juta, menurut NU Online.

"Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari itu. Ini di luar pemeriksaan tambahan yang diperlukan," kata Dante.

Dante juga menyinggung kemungkinan biaya cek kesehatan sampai Rp5 juta. Menurutnya, angka sebesar itu "enggak masuk akal".

Apa Saja yang Masuk Paket Dasar

Jenis pemeriksaan klinis, mental, dan laboratorium mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK), sehingga rumah sakit tidak boleh menambah atau mengurangi item. Liputan6 merinci komponennya: tes darah dan kimia darah, fungsi hati dan ginjal, urinalisis, rontgen, pemeriksaan jantung, serta tes kehamilan bagi perempuan usia subur.

Pemeriksaan berbasis kebutuhan medis seperti CT scan, tes tuberkulosis, dan ekokardiografi atau USG jantung tidak termasuk dalam tarif tersebut. Tes itu hanya dilakukan bila kondisi calon jemaah memerlukannya.

Tarif RSUD Ditentukan Kepala Daerah

Batas tarif tidak berarti harga seragam di semua rumah sakit. Untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) provinsi, tarif ditetapkan gubernur, sedangkan RSUD kabupaten/kota oleh bupati atau wali kota. Rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat mengikuti PMK.

"Memang akan ada perbedaan tarif, tapi range-nya harus diatur," ujar Dante, dikutip Times Indonesia.

Pemerintah juga mengusulkan tarif vaksinasi. Paket meningitis dan polio diperkirakan sekitar Rp500.000–Rp600.000, sementara paket meningitis, polio, dan influenza musiman sekitar Rp750.000–Rp800.000. Angka vaksin ini masih berstatus usulan.

SEB Tiga Kementerian Bidik Manipulasi Antrean

Aturan tarif hanyalah satu bagian dari SEB yang diteken Kemendagri, Kemenkes, dan Kementerian Haji dan Umrah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kesepakatan itu dibuat atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang kita tanda tangani adalah atas perintah Bapak Presiden, pelayanan haji agar lebih baik dan umroh," kata Tito, seperti dilaporkan IDN Times.

SEB itu mengatur pencocokan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan data kependudukan Dukcapil memakai biometrik wajah, sidik jari, serta iris atau retina. Tujuannya menutup celah penggunaan identitas orang lain, data ganda, hingga penggantian jemaah yang wafat oleh ahli waris dengan hubungan keluarga palsu. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf juga menyinggung modus mengubah usia, misalnya dari sekitar 50 tahun menjadi hampir 70 tahun, demi mendapat prioritas lansia dan jatah pendamping.

Istithaah Diperketat, Angka Kematian Ditekan

Dante menilai syarat istithaah, yaitu kemampuan fisik dan mental untuk berhaji, yang lebih ketat akan membantu menekan angka kematian jemaah. IDN Times mencatat jumlah jemaah yang wafat di Tanah Suci pada 2026 hampir 100 orang lebih sedikit dibanding 2025.

Pemeriksaan kesehatan jemaah sudah berjalan di sejumlah daerah. Upaya Kemenkes memperluas skrining juga terlihat di program lain, seperti Cek Kesehatan Gratis yang menemukan 7,13 juta kasus hipertensi.

Langkah berikutnya ada di tangan Presiden. Keputusan Presiden (Keppres) tentang biaya haji diperkirakan terbit dalam sekitar satu pekan, dan jemaah yang lolos pemeriksaan baru bisa membayar lewat bank setelah jadwal pelunasan ditetapkan. Yang belum terjawab: opsi tarif mana yang akhirnya dipakai tiap daerah, dan seberapa cepat RSUD menyesuaikan diri.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti diagnosis atau nasihat medis. Calon jemaah disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan resmi terkait pemeriksaan istithaah.