RI Usung Budi Gunadi Sadikin Jadi Dirjen WHO, Menlu Sebut demi Kesehatan Global yang Lebih Adil

Belum genap sehari menjabat Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir langsung memakai konferensi pers pertamanya untuk membela satu pencalonan yang bukan dari kementeriannya sendiri: kursi tertinggi di Organisasi Kesehatan Dunia.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menegaskan pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) adalah bagian dari upaya Indonesia memperjuangkan tata kelola kesehatan dunia yang lebih berpihak pada negara berkembang. Pernyataan itu disampaikan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, pada Senin (12/10/2026), beberapa jam setelah serah terima jabatan Menlu dari Sugiono, seperti dilaporkan ANTARA.

"Arsitektur Kesehatan Global yang Lebih Adil"

"Pencalonan Menteri Kesehatan kita sebagai Direktur Jenderal WHO adalah demi arsitektur kesehatan global yang lebih adil," kata Arrmanatha.

Ia menilai sistem multilateral saat ini belum berpihak pada negara berkembang. Menurutnya, Indonesia memilih memperjuangkan reformasi dari dalam sistem, bukan sekadar menyuarakan tuntutan dari luar, yang ia gambarkan sebagai "mengetuk pintu".

Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, juga memastikan pergantian pucuk pimpinan Kemlu tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia, menurut IDN Times.

Satu Paket dengan Kursi Dewan Keamanan PBB

Pencalonan Budi berjalan seiring dengan ambisi diplomatik lain. Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029–2030.

"Indonesia akan memperjuangkan Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis," ujar Arrmanatha.

Dua target itu akan didorong lewat berbagai forum yang diikuti Indonesia, yaitu G20, BRICS, MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), APEC, dan D8. Indonesia saat ini juga duduk di Dewan Auditor PBB, yang disebut Kemlu sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas organisasi internasional.

Amanah Presiden

Budi sendiri pernah menyebut pencalonannya sebagai tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Seusai rapat dengan DPR pada Agustus 2026, ia mengatakan, "Itu kan amanah dari Bapak Presiden," seperti dikutip CNN Indonesia.

Budi menjabat Menteri Kesehatan sejak akhir 2020, setelah sebelumnya berkarier panjang di perbankan dan sempat menjabat Wakil Menteri BUMN.

Bersaing dengan Lima Kandidat

Budi menjadi satu dari enam kandidat yang berkasnya diterima WHO. Pendaftaran calon ditutup pada 24 September 2026. Sejumlah pesaingnya punya rekam jejak panjang di tubuh WHO.

Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa, diusung Belgia. Hanan Balkhy, yang kini menjabat Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur, diusung Arab Saudi. Ada pula Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar.

Dengan komposisi itu, Budi menjadi satu-satunya kandidat dari Asia Tenggara di antara nama-nama yang sudah diberitakan, sementara tiga pesaing yang disebut di atas berasal dari Eropa dan kawasan Teluk.

Prosesnya berjalan dua tahap. Dewan Eksekutif WHO lebih dulu menyaring dan menyusun daftar pendek berisi maksimal tiga nama. Setelah itu, Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA) yang beranggotakan seluruh negara anggota memilih satu di antaranya.

Pemilihan pada Mei 2027

Direktur Jenderal baru dijadwalkan dipilih dalam WHA ke-80 pada Mei 2027. Pemenangnya akan menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang masa jabatannya berakhir pada 15 Agustus 2027.

Tahapan terdekat yang akan menentukan peluang Budi adalah penyaringan oleh Dewan Eksekutif. Yang belum terjawab: seberapa banyak dukungan negara berkembang yang bisa dikonversi Indonesia menjadi suara, ketika tiga pesaing terkuatnya sudah lama berada di dalam struktur WHO sendiri.

Artikel ini bersifat informasi seputar kebijakan kesehatan dan tidak dimaksudkan sebagai saran medis. Untuk keluhan kesehatan, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan.